Penangkapan Ikan Terukur Jadikan Indonesia Lebih Makmur

Nelayan meangkap ikan. (KKP)

Editor: Arif Sodhiq - Selasa, 27 Juli 2021 | 18:10 WIB

SariAgri - Konsep penangkapan ikan terukur bisa menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif. Selain itu konsep itu akan menjadikan Indonesia lebih makmur dari sisi ekonomi maupun sosial.

Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Annastasia Rita Tisiana, Selasa (27/7/2021) mengatakan kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologinya. Setiap aktivitas di ruang laut, lanjut dia, harus memperhatikan kesehatan lautnya.

Dia menjelaskan langkah pertama dalam penerapan konsep itu yaitu mengetahui kesehatan stok ikan di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Selanjutnya diatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang menangkap, termasuk alat tangkapnya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini mengatakan tujuan konsep penangkapan ikan terukur untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Nantinya, pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa tetapi di pelabuhan yang sudah ditentukan.

Dikatakan Zaini, pihaknya tengah menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk ekosistem industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur skemanya akan melalui perbaikan fasilitas pelabuhan yang sudah ada dan membangun pelabuhan baru.

"Ketimpangan wilayah akan kami atur dengan penangkapan terukur ini. Ada 6 wilayah WPPNRI yang kita akan berikan kepada fishing industries di mana lokasi tersebut menurut hitungan kami bersama Komnas Kajiskan, tidak ada terjadi overfishing, karena jumlah armada dan produksinya masih jauh di bawah jumlah penangkapan yang diperbolehkan,” jelasnya.,

Baca Juga: Penangkapan Ikan Terukur Jadikan Indonesia Lebih Makmur
Ekosistem Laut Tunjang Sektor Industri Indonesia, Kata Rektor IPB

Sementara itu, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengapresiasi strategi pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang digagas KKP. Menurut dia, memang diperlukan pemerataan dalam hal infrastruktur maupun pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di Indonesia antara wilayah barat dan timur.

Di samping itu, peran serta masyarakat dalam implementasi Permen KP18/2021 juga menurutnya sangat penting.

"Jadi saya ingin Permen ini juga harus diletakkan agar benar-benar punya daya ungkit dalam kaitan dengan ekonomi masyarakat, nasional. Dia harus diletakkan dalam kerangka koreksi terhadap sarana dan prasarana perikanan kita tadi," tandasnya.

Video terkait: