'Restorative Justice' Cara KKP Dukung Dunia Usaha yang Sehat

Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 8 April 2021 | 12:40 WIB

SariAgri -  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan pendekatan berbeda dalam pengawasan dan penegakan hukum pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Pendekatan ultimum remedium akan menjadi kunci penaatan dan penegakan hukum yang dilakukan KKP.

Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal KKP yang juga Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Antam Novambar pada saat memberikan arahan kepada para peserta Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Bandung pada Rabu (7/4/2021).

Mengingat, strategi ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono yang meminta agar penegakan hukum dilaksanakan tanpa pandang bulu.

“Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir setelah sanksi-sanksi lainnya sudah tidak dapat dikenakan,” jelas Antam.

Antam juga memastikan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran akan memprioritaskan pada usaha perbaikan atas kerusakan yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha. KKP sendiri saat ini sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri terkait dengan pengenaan sanksi administrasi termasuk pengenaan denda bagi pelaku pelanggaran sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

“Dalam implementasinya akan menggunakan pendekatan restorative justice,” jelas Antam

Sejalan dengan Antam, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Suharta juga menampik anggapan bahwa UUCK memperlemah pengawasan dan penegakan hukum. Suharta menyampaikan bahwa penerapan denda administratif diyakini akan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memberikan efek jera serta meningkatkan penerimaan negara.

“Kalau kita melihat pembelajaran penegakan hukum di negara maju, penerapan denda administratif ini justru sangat efektif,” terang Suharta.

Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 7-9 April ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai Instansi penegak hukum seperti TNI AL, POLRI, BAKAMLA serta Pemerintah Daerah. Rakernis ini diharapkan dapat menghasilkan kesamaan pandangan dalam upaya pengawasan serta penegakan hukum di lapangan.