Pengurusan Izin Kapal di Atas 30 GT Diminta Dilimpahkan ke Daerah

Ilustrasi kapal nelayan. (Antara)

Editor: Arif Sodhiq - Senin, 16 Mei 2022 | 17:25 WIB

Sariagri - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin menyoroti pengurusan dokumen izin kapal penangkap ikan di atas 30 gross ton (GT) yang saat ini menjadi kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dia mengusulkan agar kewenangan itu dilimpahkan ke pemerintah daerah.

"Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal di atas 30 GT yang masih menjadi Kewenangan KKP, banyak dikeluhkan nelayan di Kepri," ujar Wahyudin di Tanjungpinang, Senin (16/5/2022).

Menurut Wahyudin, perizinan SIPI yang dikendalikan KKP dapat menghambat pertumbuhan nelayan lokal akibat rumitnya persyaratan. Meski pemilik kapal bisa mengurus perizinan secara online, tetapi mereka masih tetap harus ke Jakarta untuk verifikasi manual sebelum izin diterbitkan.

"Nelayan Kepri ke Jakarta butuh biaya akomodasi yang cukup besar. Sudah seharusnya izin itu didelegasikan ke pemprov. Jangan semuanya ditangani Pemerintah Pusat,” katanya.

Proses penerbitan izin di KKP, lanjut dia, berdampak terhadap kondisi psikologis pemilik kapal. Apalagi kapal di atas 30 GT biasanya dikelola kelompok nelayan yang terdiri atas puluhan anggota.

"Tak heran jika sejumlah kelompok nelayan mengurungkan niatnya meningkatkan kapasitas kapal akibat kesemrawutan perizinan," kata Wahyudin.

Dia mengungkapkan sejauh ini Pemprov Kepri hanya berwenang menerbitkan SIPI bagi kapal di bawah 30 GT.

Setiap tahunnya, pemprov memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) Rp1,2 miliar karena hanya kapal 11-30 GT yang diwajibkan retribusi, sementara di bawah itu dibebaskan.

Jumlah PAD itu, kata dia, masih jauh dari kata layak bagi daerah kepulauan seperti Kepri. Jika SIPI kapal di atas 30 GT menjadi kewenangan provinsi, jumlah PAD dari sektor ini dipastikan meningkat berkali lipat.

“Orang sini yang punya kapal, ikannya dijual di sini. Akan tetapi PAD-nya yang masuk ke pusat, sedangkan kita dapat bagian kecilnya saja,” sebutnya.

Dia meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad melobi pusat agar mendelegasikan kewenangan penerbitan SIPI kapal di atas 30 GT ke pemprov.

Baca Juga: Pengurusan Izin Kapal di Atas 30 GT Diminta Dilimpahkan ke Daerah
Jamin Perizinan Usaha Tangkap Ikan Cepat dan Mudah, KKP: Buka 24 Jam



Dia menegaskan Komisi II DPRD dan seluruh fraksi siap membantu melakukan lobi melalui perwakilan fraksi di DPR RI.

“Libatkan saja kita di DPRD. Pak Gubernur tak perlu sungkan, ini demi kesejahteraan nelayan Kepri,” pungkasnya.

Video Terkait