Laporan Khusus: Nafsu Besar Tenaga Kurang Proyek Pelabuhan Ambon Baru

Nafsu Besar Tenaga Kurang 'Pelabuhan Ambon Baru' (Sariagri/Faisal Fadly)

Penulis: Yoyok, Editor: Reza P - Jumat, 8 April 2022 | 12:00 WIB

Sariagri - Wajah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, tampak bingung. Semangatnya pun langsung kendur untuk melanjutkan penjelasan di hadapan anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akhir Maret lalu.  

Saat itu, mantan wakil menteri pertahanan itu bagaikan anak ayam kehilangan induk, sebab tak ada yang membelanya terkait dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Pelabuhan Ambon Baru (Ambon New Port) di Maluku.

Bermula dari pernyataan Menteri Sakti tentang pembangunan pelabuhan baru di Ambon yang tidak ada anggarannya. Serta merta anggota Komisi IV DPR RI, Saadia Uluputty, menyelanya. Wakil rakyat dari Daerah pemilihan (Dapil) Maluk ini kemudian meluapkan emosi dengan menilai pernyataan menteri tidak ada uang pada proyek ini merupakan alasan yang tidak dapat diterima, sebab ini merupakan janji Presiden Jokowi sejak tahun 2016. 

Ia turut pula mengkritik rencana pemerintah yang ingin mengundang dan mendatangkan investor dalam proyek ini. “Tidak boleh ada alasan, tidak ada duit, tidak ada uang. Ini soal janji presiden yang ke sana wara-wiri dengan beberapa menteri. Presiden menyampaikan sejak 2016, akan dilakukan groundbreaking-nya bulan November 2017, kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima!” katanya.

Saadiah lalu membandingkan proyek Pelabuhan Ambon Baru dengan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta bahkan sampai pada proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Dengan lantang pula dia menegaskan bahwa laut Maluku memberikan kontribusi 37 persen untuk negara. Makanya, jika dikatakan tidak ada uang untuk pembangunan ini sangat tidak adil.

“Kalau hari ini bilang tidak ada uang, kemana presiden dan menko maritim dan investasi. Benar-benar kami ditipu, ini pembohongan. Saya tidak bisa terima,” tandasnya.

Kemarahan Saadia Uluputty hanyalah salah satu dari sekian banyak orang terkait dengan proyek Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port. Sebelumnya, delapan (8) anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD),  yakni Mercy Barens (anggota DPR RI), Saadiah Uluputty (anggota DPR RI), Abdullah Tuasikal (anggota DPR RI), Hendrik Lewarissa (anggota DPR RI), Ana Latuconsina (anggota DPD RI), Novita Anakotta (anggota DPD RI), Mirati Tuasikal (anggota DPD RI), dan Nono Sampono (anggota DPD RI), mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas.

Saat mendengar pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan (LBP), kedelapan wakil rakyat Maluku langsung kaget. Sebab,  ANP maupun LIN tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di Pulau Ambon, dengan alasan terdapat gunung berapi aktif di dasar laut serta penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua PSN tersebut.

Pernyataan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, malah bikin bingung, Pasalnya, ANP dan LIN  akan dikerjakan oleh swasta, karena alasan kondisi keuangan negara.

Kekecewaan kedelapan wakil Maluku itu kemudian tertuang dalam tujuh pernyataan. Pertama, mendesak Pemerintah Pusat untuk merealisasikan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku. Kedua, mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan INPRES atau KEPRES sebagai payung hukum bagi pembangunan ANP dan LIN di Maluku.

Ketiga, mendesak Komisi IV DPR RI dan Komite II DPD RI agar ikut memperjuangkan harapan dan aspirasi rakyat dan daerah Maluku untuk merealisasikan pembangunan ANP dan LIN di Maluku. Keempat, bila ada pertimbangan tertentu khususnya faktor keamanan berdasarkan hasil Feasibility Study, agar pembangunan ANP dan LIN tetap direalisasikan di Maluku pada lokasi yang tepat dengan mempertimbangan Geopolitik, Geoekonomi dan Geostrategis baik dalam kondisi damai maupun darurat, Bukan kepentingan tertentu apalagi oligarki.

Kemudian kelima, mendorong Pemerintah Provinsi Maluku untuk segera mempersiapkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pembebasan lahan sebagai lokasi yang dipersiapkan untuk pembangunan ANP dan LIN. Keenam, mendorong pemerintah daerah provinsi Maluku Agar bersinergi dengan para anggota DPR RI dan DPD RI dari Maluku untuk memperjuangkan proyek strategis nasional khususnya Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN). Dan ketujuh, untuk memastikan rencana pembangunan ANP dan LIN di Maluku, kami akan bertemu Presiden Joko Widodo untuk membahas apa yang menjadi rencana Pemerintah Pusat saat ini.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan ada kebijakan yang keliru atau fatal serta menunjukkan perencanaan dan kebijakan yang tidak matang. “Selain itu, saya lihat juga ada kepentingan. Mungkin saat ide itu digagaskan berada di era yang berbeda. Ada keengganan untuk melanjutkan. Padahal idealnya ya tetap dilanjutkan,” katanya kepada wartawan Sariagir, Putri Ainur Islam.

Menurunnya, ANP dan LIN sudah masuk Proyek Strategis Nasional sehingga pemerintah tidak bisa berdalih lagi.  Pelabuhan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena di samping sebagai penampungan ikan dan sebagainya, pelabuhan itu berguna untuk menghubungkan antarwilayah. Jadi pelabuhan itu kan sebagai penyangga utama untuk wilayah timur. 

“Saya lihat ini ada yang tidak beres. Ada persoalan yang akhirnya merusak citra kepercayaan publik. Terutama publik Ambon maupun masyarakat secara umum. Jadi alasan tak ada uang atau ada gunung berapi hanyalah alasan yang dicari-cari,” pungkas Trubus.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati turut menyampaikan bahwa, alasan yang disampaikan Menko Marves terkait adanya gunung api di bawah laut dan ranjau sisa perang dunia ke II di area ANP dan LIN adalah aneh.

“Sebenarnya agak aneh alasannya kalau kemudian kok baru tahu gitu di situ ada gunung api dan ada ranjau perang dunia kedua. Artinya kan memang keputusan untuk membangun lumbung ikan nasional itu tidak berdasarkan dari analisa ataupun pengamatan yang cukup intens,” katanya kepada Sariagri.id.

Susan mengungkapkan dengan alasan tersebut artinya proyek bukanlah proyek yang terencana, dan terkesan main-main. Meskipun begitu, kata dia, diperlukan alasan yang lebih tepat terkait pembatalan ini.

“Artinya tidak ada semacam pembangunan yang terencana, basisnya hanya sebatas proyek-proyek saja. Mungkin memang ada hal-hal lainnya, kita tidak tahu alasan yang lebih tepatnya apa,  tapi menurut kami jawaban dari pemangku kebijakan terkait dengan pembatalan ini patut dipertanyakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Susan turut menanggapi alasan Menteri KP yang menyatakan bahwa pembangunan ANP tidak ada dananya, menurutnya merupakan alasan klise yang selalu dilontarkan pemerintah.

“Jangankan untuk pembangunan itu (tidak ada dana), untuk menjawab mandat undang-undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ini masih terhalang pendanaan, artinya memang klise sekali jawabannya seperti itu terus,” katanya.

Menurutnya, hal ini membuktikan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada nelayan dan perempuan nelayan tradisional.

“Kalau kita lihat konsep Lumbung Ikan Nasional kita bisa lihat yang didorong tentunya skala industri, nah pertanyaannya apakah nelayan dan perempuan nelayan sudah disiapkan untuk memiliki daya saing yang sepadan dengan para pelaku usaha perikanan dengan skala yang lebih besar,” tandasnya.

Untuk melakukan sebuah pembangunan, lanjut dia, harus dipenuhi dahulu mandat dasarnya untuk memberikan rasa aman, nyaman, menjamin kedaulatan dan kesejahteraan nelayan tradisional dan perempuan nelayan tradisional.

“Jadi harus dikembalikan kesitu dulu terpenting bagi mereka kawan-kawan di Maluku dan pulau-pulau kecil lainnya itu bagaimana kemudian mereka berdaulat terhadap ruang hidupnya,” terangnya.

“Untuk menjalankan mandat undang-undang 7 yang dasar saja seperti pemenuhan asuransi, bahan bakar minyak yang bisa dinikmati oleh nelayan tradisional itu saja masih sulit diakses, kok kita mau ngomong satu konsep yang kemudian dia seakan mewah tapi hal-hal dasar yang dihadapi nelayan masih belum dipenuhi,” pungkasnya.

Jalan panjang pembangunan Ambon New Port (Sariagri/Faisal Fadly)
Jalan panjang pembangunan Ambon New Port (Sariagri/Faisal Fadly)

Sudah Melalui Kajian dan Penelitian Mendalam

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Maluku, Herfien Samalehu angkat bicara terkait pernyataan Menko Marves yang menyebut pembatalan proyek pembangunan ANP dan LIN karena adanya gunung api di bawah laut, dikatakannya tidak beralasan.

Herfien mempertanyakan apakah indikasi adanya gunung api aktif di dasar laut telah melalui sebuah kajian dan penelitian yang komprehensif untuk mendeteksi keberadaannya?

“Apakah indikasi terdapatnya gunung api aktif di dasar laut ini sudah melalui sebuah kajian dan penelitian yang komprehensif untuk mendeteksi keberadaannya. Karena badan, lembaga, kementerian yang memiliki legal standing untuk menyatakan keaktifan gunung api adalah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM,” jelasnya.

Harfien menjelaskan bahwa sebagai proyek strategis nasional seperti LIN dan ANP di Maluku ini telah mempertimbangkan segala kemungkinan risiko seperti bencana, keuangan, ekonomi, politik dan sosial.

“Jika kemudian diputuskan secara tiba-tiba maka akan menurunkan kredibilitas pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah pusat,” jelasnya.

Dia pun mencontohkan beberapa proyek strategis nasional yang sudah selesai dibangun meski dengan risiko kebencanaan yang sangat tinggi seperti Bandara Kulon Progo sebagai most vulnerable coastline.

“Ini bisa dilihat dari penelitian terbaru yang menyatakan bahwa Bandara Kulon Progo dapat disapu oleh tsunami dalam tempo 20 menit setelah gempa bumi megathrust yang terjadi di Selatan Yogyakarta atau Jawa Tengah, namun tetap dibangun dan telah rampung meskipun telah diperingatkan para ahli-ahli tsunami dengan bukti – bukti ilmiahnya,” tuturnya.

Harfien menambahkan berdasarkan data dari PVMBG terdapat sembilan gunung api, di mana dua di antaranya terletak di laut yakni Niewerkek dan Emperor of China. Namun, kata dia, sampai saat ini gunung api di sekitar wilayah Waai-Liang tidak terindikasi.

“Berdasarkan penelitian terdapat sekitar 23 kerucut gunung api di laut Banda serta adanya indikasi gunung api purba di sekitar Kepulauan Manipa. Terkait adanya gunung api aktif bawah laut di sekitar Waai-Liang sampai saat ini tidak terindikasi,” paparnya.

Provinsi dengan pelabuhan perikanan terbanyak di Indonesia (Sariagri/Faisal Fadly)
Provinsi dengan pelabuhan perikanan terbanyak di Indonesia (Sariagri/Faisal Fadly)

Pemerintah Provinsi Ingin Pelabuhan Tetap di Ambon

Gubernur Provinsi Maluku, Murad Ismail memastikan bahwa pembangunan Ambon New Port akan tetap dilakukan di Pulau Ambon. Hal ini disampaikannya menanggapi isu pembangunan yang akan dialihkan di luar dari Ambon.

“Jadi kita tinggal tunggu aja, ada Menteri Perhubungan mau peletakan batu pertama kapan, kita siap bos, tapi tidak dialihkan kemana-mana (di luar Pulau Ambon),” katanya beberapa waktu lalu.

Murad mengungkapkan bahwa Lumbung Ikan Nasional (LIN) sempat ingin dialihkan pembangunannya ke daerah Tual, namun dirinya bersikeras untuk meminta agar tetap membangun LIN di wilayah Waai seperti yang telah diagendakan sebelumnya.

“Masalah LIN itu pernah saya dengar mau dialihkan ke Tual, tapi saya bilang dulu kalau mungkin dialihkan kesana (Tual), mungkin dari 718 saja di sana, tapi tetap LIN yang di Ambon dengan Ambon New Port tetap bangun di daerah Waai,” tuturnya.

Murad sebenarnya tidak mempermasalahkan pembangunan LIN di daerah lainnya, asalkan kegiatan ekspor tetap dilakukan dari pelabuhan di Ambon.

“Tidak ada masalah. Ada pelabuhan LIN yang banyak, nanti pelabuhan LIN di kabupaten kabupaten boleh saja dibangun, tapi tetap pengirimannya ekspornya dari Ambon, tidak ada masalah apa-apa,” katanya.

Sekilas Pandang Pelabuhan Ambon Baru

Pelabuhan Ambon Baru di Provinsi Maluku ditargetkan sudah dimulai pada akhir Desember 2021 atau paling lambat Januari tahun depan. Nilai investasinya mencapai Rp 5 triliun. Anggaran pembangunan infrastruktur dasar pelabuhan Ambon baru akan diambil dari APBN.  

Sementara itu, untuk pengembangan pelabuhan selanjutnya, akan dilakukan kerjasama pengelolaan Pelabuhan Ambon Baru antara Pelindo IV dengan pihak swasta melalui skema Kerjasama  Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau pendanaan kreatif non APBN. Skema investasi pelabuhan akan menggunakan skema kerja KPBU mencapai Rp 5 triliun. 

Pembangunan pelabuhan baru di Ambon sangat diperlukan mengingat lokasi Pelabuhan Ambon eksisting berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman dan fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi itu membuat pelabuhan eksisting sudah sulit untuk dikembangkan karena area lahan yang terbatas. Pelabuhan eksisting juga sulit dikembangkan karena menghadapi sejumlah kendala. 

Di antaranya adalah pelabuhan cargo dan petikemas eksisting akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun. Juga, Teluk Ambon sebagai akses pelayaran keluar dan menuju pelabuhan sangat padat, serta pelabuhan perikanan eksisting yang telah mencapai kapasitas maksimum. 

Pelabuhan Ambon Baru akan didorong sebagai penghubung antara Indonesia dan Australia khususnya konektivitas langsung dari Maluku ke Australia. Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru mengusung konsep pelabuhan yang terintegrasi.

Pembangunan Ambon New Port (Sariagri/Faisal Fadly)
Pembangunan Ambon New Port (Sariagri/Faisal Fadly)

Pelabuhan baru itu akan memiliki sejumlah fasilitas seperti terminal peti kemas internasional dan domestik dan terminal roro. Pelabuhan juga akan memiliki pelabuhan perikanan (TPI dan tempat pengolahan ikan), kawasan industri logistik, terminal LNG dan power plant, dengan panjang total dermaga 1000 m (ultimate). 

Baca Juga: Laporan Khusus: Nafsu Besar Tenaga Kurang Proyek Pelabuhan Ambon Baru
Bantu Nelayan Probolinggo, KKP Serahkan Bantuan Alat dan Kredit

Pelabuhan Ambon Baru akan berdiri di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon. Lahan yang telah disediakan seluas 700 hektare yang terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan dalam satu lokasi. 

Nantinya, Pelabuhan Ambon Baru akan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) jugabtelah diminta membantu mencari potensi pemanfaatan tidal wave, geothermal, dan angin di Provinsi Maluku. Diketahui bahwa Maluku memiliki potensi gas sebanyak 500 megawatt (mw). Sementara itu, PT PLN siap mendukung 40 MW kebutuhan Pelabuhan Ambon Baru dari jumlah potensi listrik sebanyak 100 MW. (Yoyok BP, Arief Ferdianto, Rashief Usman, Putri Ainur Islam) 

Video Terkait