Register Login

Home

Pertanian

Perikanan

Kehutanan

Ekonomi

Energi

Teknologi

Agri Video

Galeri

Lapsus

Indeks
Home>Perikanan

Menteri KP Minta Semua Kebijakan KKP Dipetakan dan Dievaluasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. (Foto Istimewa)

Editor: M Kautsar - Selasa, 18 Januari 2022 | 17:55 WIB

Sariagri - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan analisis dan evaluasi berbagai kebijakan sebagai upaya memperkuat langkah KKP dalam mengakselerasi pelaksanaan program terobosan sehingga berbagai target dapat tercapai.

"Pelaksanaan seluruh program terobosan tentunya harus didukung oleh regulasi yang tepat dan akurat, ramping namun tetap mampu menjawab kebutuhan yang ada dan tidak justru menghambat pelaksanaan program yang telah direncanakan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin (17/1).

Trenggono mengatakan bahwa sinergi semua pihak sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi program tersebut, untuk itu dia berharap seluruh pejabat pengambil kebijakan sebagai garda terdepan dalam perumusan dan penyiapan regulasi di KKP dapat berkontribusi dengan menghasilkan produk hukum yang tepat.

"Saya juga meminta untuk dilakukan pemetaan terhadap regulasi yang sudah ada dan kebutuhan regulasi guna mendukung pelaksanaan program terobosan. Termasuk mengevaluasi mana produk hukum yang masih berlaku, yang sudah tidak berlaku, dan yang masih tidak selaras atau tumpang-tindih satu sama lain," tegasnya.

Kepala Biro Hukum, Tini Martini menyatakan siap untuk melakukan analisis dan evaluasi untuk tata kelola kelautan dan perikanan dalam mendukung akselerasi program terobosan KKP.

Baca Juga: Menteri KP Minta Semua Kebijakan KKP Dipetakan dan Dievaluasi
Ikan Kerapu, Komoditas Budidaya Indonesia yang Diminati Pasar Mancanegara

"Kita akan sama sama me-review dan membenahi. Sehingga tidak ada lagi peraturan di KKP yang disharmonis dan bertentangan. Semua peraturan akan relevan dan komprehensif," katanya.

Untuk diketahui, saat ini terdapat 1.242 Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri yang masih berlaku dan ada 1.162 lainnya yang sudah tidak berlaku. Sejumlah peraturan yang masih berlaku ini nantinya akan dilakukan analisis dan evaluasi agar tidak menjadi produk hukum yang sleeping giant, sehingga nantinya akan diketahui langkah yang tepat untuk menciptakan regulasi KKP yang proporsional dan efektif dalam implementasinya.

Video terkini: