Tiga Jenis Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021

Tangkapan layar - Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo.

Editor: Arif Sodhiq - Kamis, 25 November 2021 | 12:20 WIB

Sariagri - Salah satu turunan dari Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di sektor Kelautan dan Perikanan terdapat tiga jenis perizinan yaitu perizinan dasar, perizinan berusaha dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Budi Sulistyo menjelaskan perizinan dasar adalah persyaratan dasar yang harus dipenuhi pelaku usaha sebelum mengajukan Perizinan Berusaha.

“Kita lihat ada tiga jenis yang harus kita pahami satu perizinan dasar, itu adalah perizinan pemanfaatan ruang laut,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Pelayanan Terpadu Satu Pintu KKP, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Perizinan kedua yaitu perizinan berusaha, di mana merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.

“Perizinan berusaha itu adalah itu yang menjadi persyaratan dan resiko tinggi dan semua yang dikelola oleh KKP,” katanya.

Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) di mana merupakan legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Baca Juga: Tiga Jenis Perizinan Sektor Kelautan dan Perikanan Menurut PP Nomor 5 Tahun 2021
Potensi Perikanan Kepri 1,1 Juta Ton per Tahun, Baru Termanfaatkan 3,3 Persen

“Kemudian adalah izin UMKU tadi, itu adalah penunjang seperti sertifikat dan semuanya ada di sana,” katanya.

Budi mengungkapkan untuk hak akses seluruh mekanisme pemrosesan perizinan perikanan berlangsung pada sistem OSS UUCK. Sebagian besar pemrosesan perizinan berlangsung di aplikasi perizinan KKP melalui Single Sign On (SSO) serta sistem OSS sebagai akses permohonan dan penerbitan dokumen.

“Dalam prosesnya KKP sudah melakukan proses integrasi baik melalui metode akses yang semuanya ada di sistem OSS di BKPM, dan juga integrasi secara proses dari aplikasi untuk perizinannya dari KKP namun terintegrasi oleh sistem OSS secara nasional,” tandasnya.

Video terkait:

 

Video Terkait