Ramai Soal Harga Patokan Ikan, KKP: Tidak Mungkin Memanipulasi HPI dan Produktivitas

Volume ekspor tersebut perikanan Sulawesi Selatan mencapai 14.053 ton. Jumlah ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Juli 2020 sebesar 12.958 ton.

Editor: M Kautsar - Kamis, 14 Oktober 2021 | 17:40 WIB

Sariagri - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyosialiasasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku sejak 18 September 2021, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Beleid tersebut salah satunya mengatur terkait tarif pra-produksi yang didalamnya mengatur Harga Patokan Ikan (HPI) dan harga produktivitas. HPI dan harga produktivitas tersebut belakangan menimbulkan pro dan kontra di mata publik, karena diklaim mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Trian Yunanda mengatakan KKP sebelumnya dalam pembahasan PP No 85 Tahun 2021 di tingkat Kementerian mengusulkan untuk diturunkan. Namun, lanjut dia, karena HPI tersebut tidak pernah ada penolakan sejak lima tahun belakangan, hingga akhirnya PP tersebut di sahkan.

“Kami pun sebetulnya di KKP pada saat pembahasan untuk penetapan PP 85 pernah mengusulkan untuk diturunkan, namun karena tidak ada penolakan dari tahun 2016 sampai tanggal 18 September 2021 kita kesulitan, Kementerian Keuangan merasa bahwa tidak ada penolakan dengan tarif,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/10).

Trian menerangkan bahwa KKP tidak mungkin memanipulasi HPI dan harga produktivitas, karena selalu diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikatakannya, HPI terakhir ditetapkan dengan Permendag Nomor 13 Tahun 2011 dengan menggunakan basis data tahun 2010.

“Jadi ini (HPI) sudah 10 tahun tidak ada penyesuaian. Sampai akhirnya kewenangan ini pindah kepada KKP. Kita gak bisa memanipulasi harga-harga itu, tentunya 10 tahun harga barang sudah naik, kenaikan inflasi, tentunya kita harus melakukan penyesuaian,” terangnya.

Tria menyebutkan bahwa ada beberapa jenis kelompok budi daya mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan di antaranya tuna, kerapu, kakap, dan cumi.

“Kalau tuna naiknya sekitar 2-2,5 kali lipat, cumi ini kenaikannya memang luar biasa, jadi kenaikannya sudah cukup tinggi. Karena kewenangan ada di kita, kita juga diawasi, kita tidak bisa memanipulasi harga tersebut itu sesuai dengan up to date ya itu lah yang ada dirancangan Kepmen,” ungkapnya.

Baca Juga: Ramai Soal Harga Patokan Ikan, KKP: Tidak Mungkin Memanipulasi HPI dan Produktivitas
Menteri Trenggono: Tidak Boleh Ada Pungutan Liar ke Nelayan

Terkait dengan produktivitas, menurutnya produktivitas kapal satu dengan tiga berbeda, pada kapal satu berukuran 100 Gross Tonnage (GT) bisa menghasilkan 100 ton ikan.

“Kalau produkitivitasnya (kapal) tiga kita tetapkan satu tentunya akan banyak sekali armada penangkapan ikan di lapangan, karena kalau 100 GT dia menangkap 100 ton tentunya akan banyak lagi kapal, bandingkan jika 100 GT dia menangkap 300 ton ikan. Tentu ini HPI sudah kita tetapkan, produktivitasnya tidak bisa kita manipulasi,” tandasnya.

Video Terkait