Dianggap Berat, Nelayan dan Pengusaha Ikan Daerah Ini Tuntut PP No.85 Dicabut

Nelayan dan pengusaha merasa berat dengan PP No.85 Dicabut. (Sariagri/Arief L)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Selasa, 28 September 2021 | 14:30 WIB

Sariagri - Ribuan nelayan bersama pengusaha perikanan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan dan Pengusaha Perikanan (HNPP) Samudra Bestari menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Perikanan Mayangan, Kota Probolinggo Jawa Timur.

Sambil membentangkan ratusan poster bernada protes, mereka menggelar aksi turun ke jalan menuntut Pemerintah mencabut PP nomer 85 tahun 2021 yang dinilai merugikan pengusaha perikanan.

“Kami minta pemerintah mencabut PP nomer 85 tahun 2021, yang mengatur pembayaran Pungutan Hasil Perikanan (PHP) melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). dimana PHP  ini naiknya hingga 400 persen. sehingga memberatkan pengusaha perikanan dan pemilik kapal nelayan, “ ungkap salah seorang nelayan probolinggo, Wiwit Hariyadi dalam orasinya kepada Sariagri, Selasa (28/9/2021).

Wiwit menambahkan dampak yang terjadi jika pemerintah tetap ngotot memberlakukan PP nomer 85 tahun 2021, maka banyak pengusaha perikanan dan para nelayan akan memberhentikan operasional kapal.

"Total seluruh orang yang kehilangan mata pencarian di laut ini mencapai 8.000 jiwa. Terdiri dari nelayan, buruh bongkar kapal, ABK hingga pengusaha perikanan yang ada di Probolinggo saja, "ujarnya.

Ia menyebutkan PHP yang telah diputuskan dalam peraturan pemerintah tersebut dirasa terlalu tinggi dan memberatkan nelayan serta pengusaha perikanan di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi.

Karena itu, mereka meminta pemerintah menurunkan angka kenaikan maupun skema pembayaran PHP atau mencabut PP nomer 85 tahun 2021.

“Selama ini kami para nelayan maupun pengusaha perikanan senantiasa memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan kepada negara melalui pembayaran PNBP. Tetapi kenapa nilai pembayarannya besar sekali. Kami tidak pernah diajak bicara, tiba-tiba keluar PP nomer 85, ini seakan-akan kami setuju. Karena itu kami menolak, “ ucap Ketua HNPP Samudra Bestari, Raymon di hadapan Sariagri dan media lain.

Baca Juga: Dianggap Berat, Nelayan dan Pengusaha Ikan Daerah Ini Tuntut PP No.85 Dicabut
Ekspor Dilarang, Begini Prosedur Menangkap Benih Bening Lobster di Alam

Jika tuntutan ini tidak di indahkan oleh pemerintah, maka seluruh nelayan dan pengusaha perikanan akan memberhentikan operasional kapalnya yang berdampak pada hilang pekerjaan para nelayan dan pelaku perikanan lainnya.

“Jika tidak dicabut ribuan nelayan dan pelaku perikanan akan kehilangan mata pencahariannya dan ini akan menjadi keresahan sosial yang nantinya bisa dimungkinkan merembet pada gangguan kamtibmas, “ tandasnya.

Video terkait:

Video Terkait