Kelola Perikanan Berkelanjutan, KKP Fokus ke Pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan

Menteri Trenggono musnahkan alat tangkap ikan cantran di PPP Tegalsari (KKP)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Kamis, 16 September 2021 | 14:10 WIB

Sariagri - Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan salah satu fokus pengawasannya adalah penggunaan alat tangkap yang menjadi prasyarat penting dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan.

“Ini salah satu kunci, aparat harus memiliki kemampuan mendeteksi, mana alat tangkap yang dilarang, mana yang dimodifikasi agar terlihat legal. Ini penting sekali dalam rangka mencegah praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan,” ujarnya melalui keterangan resmi KKP, Kamis (16/9/2021).

Adin juga menyampaikan bahwa kemampuan analisis terkait alat tangkap penting dalam mencegah terjadinya praktik penangkapan yang merusak. Dikatakannya, pengawas perikanan diharapkan mampu mendeteksi terjadinya pelanggaran pada saat pemeriksaan keberangkatan kapal.

“Kuncinya pemeriksaan pada saat kapal di Pelabuhan, ketika akan berangkat ke laut,” jelasnya.

Adin mengungkapkan melalui Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 mengatur terkait jenis alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pelaku usaha.

“Sudah ada aturan mainnya, alat tangkap ini boleh dimana saja, di jalur berapa, ukuran selektivitasnya bagaimana, itu yang akan menjadi pedoman kami untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan akan dilakukan baik pada saat keberangkatan (before fishing), pada saat di laut (while fishing), pada saat pendaratan (during landing) dan setelah ikan didaratkan (post landing).

Melalui strategi tersebut, lanjut Drama, dia pun berharap agar pengawasan penangkapan ikan dapat berjalan efektif dan efisien, termasuk ketika kebijakan penangkapan terukur sudah diterapkan.

Baca Juga: Kelola Perikanan Berkelanjutan, KKP Fokus ke Pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Ikan
Ikan Impor Ilegal Asal Jepang, Thailand dan Kolombia Dimusnahkan

“Ini salah satu pendekatan dalam penerapan pengawasan penangkapan terukur, saat sudah diterapkan,” jelasnya

Dia menambahkan bahwa sejalan dengan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih mendorong penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang perikanan, maka Pengawas Perikanan dituntut untuk mampu memahami aspek-aspek teknis pengawasan, termasuk kaitannya dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.

“Ada aspek-aspek teknis dalam pengenaan sanksi yang itu terkait langsung dengan pelanggaran alat penangkapan ikan,” terangnya.

 Video terkait: 

Video Terkait