Ikuti Saran Ombudsman, KKP Tidak Akan Ekspor Benur

Penebaran Benur Udang Perdana di Tambak Udang Kabupaten Aceh Timur. (Foto:KKP)

Penulis: M Kautsar, Editor: Reza P - Jumat, 9 April 2021 | 14:00 WIB

SariAgri - Ombudsman Republik Indonesia memberi dua pilihan kebijakan utama kepada Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pilihan itu diberikan setelah kajian mengenai potensi maladministrasi ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

Opsi pertama yang diberikan yaitu, mencabut atau merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dan merancang peraturan baru yang mengatur ekspor benur dalam batas waktu 3 tahun dengan evaluasi per tahun oleh BUMN Perikanan. Selain itu, KKP diminta untuk mengatur sebagian keuntungan untuk pengembangan budi daya.

“Jadi pada intinya opsi ini ekspor BBL diperbolehkan, ada masa penyesuaian tiga tahun ke depan dan yang melaksanakan adalah BUMN Perikanan,” ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, dalam penyerahan laporan rapid assessment Ombudsman RI dengan KKP, di Jakarta, Kamis (8/4).

Yeka menyebutkan opsi kedua yaitu merevisi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 dengan membatasi ekspor hanya untuk lobster hasil budi daya oleh pelaku swasta, kemudian mengkaji dan membentuk Soverign Wealth Fund khusus untuk komoditi hasil laut dan memanfaatkan dananya untuk mendanai riset dan pengembangan budi daya lobster dan produk perikanan lainnya.

“Karena ini sudah disampaikan pada tanggal 15 Februari yang lalu maka sebetulnya per hari ini kira-kira kami bisa diberi informasi progress apa saja yang telah dilakukan oleh KKP terkait dengan hasil temuan Ombudsman ini, dan kira-kira opsi mana yang dipilih oleh KKP,” ucap dia.

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina menyampaikan bahwa berdasarkan arahan Menteri KP saat ini tidak lagi diizinkan ekspor benur.

“Kami bersama-sama memperhatikan apa yang telah direkomendasikan oleh Ombudsman, dan kita bergerak terus memikirkannya sampaipada kesimpulan, Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono memutuskan bahwa saat initidak diizinkan lagi ekspor BBL, jadi opsi kedua yang dipilih,” ucap Rina.

Rina mengungkapkan, KKP masih dalam tahap diskusi dan konsultasi publik untuk merevisi Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Dia menekankan bahwa, KKP tidak mengizinkan untuk mengekspor benur hanya mengizinkan ekspor hasil budi daya atau tangkapan di laut yang ukurannya sesuai standar konsumsi.

“Kami masih merapikan itu bersama-sama berkoordinasi Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Perikanan Tangkap untuk urusan benihnya karena kalau dari yang saya baca tadi ada diskriminasi nelayan BBL, kita masih akan tetap bertemu dengan mereka karena mereka akan tetap mengambilkan benih,” ucap dia.

Video Terkait