Pasal Krusial Dalam Pergub NTB Tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster

Lobster hasil pembudidayaan petambak nasional. (Dokumentasi KKP)

Penulis: Arif Sodhiq, Editor: Redaksi Sariagri - Minggu, 28 Februari 2021 | 18:00 WIB

SariAgri - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H Zulkieflimansyah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster di wilayahnya. Pergub Nomor 88 Tahun 2020 ini sekaligus mencabut Pergub Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pengendalian Penangkapan dan Pemanfaatan Induk Lobster di NTB.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, H Yusron Hadi menjelaskan, dalam Pergub ini memuat 18 pasal yang mengatur pembudidayaan, wilayah tangkap, benih lobster dan ekspor benur serta sanksi bagi pengekspor yang tidak mematuhi aturan. Dia menyebut pasal 12 yang mengatur tentang ekspor lobster.

"Pada pasal ini eksportir selain memiliki izin usaha juga wajib menyediakan restocking 2 persen hasil budidaya lobster serta memberikan laporan berkala hasil ekspor pada Dinas Kelautan dan Perikanan NTB," ujarnya. Minggu (28/2/2021).

Berita Perikanan - Baca Juga: Lima Jenis Ikan yang Bisa Dibudidayakan di Air Payau
Tak Hanya Ramah Lingkungan, Ini Kelebihan Budidaya Ikan Dalam Ember

Selanjutnya, pada pasal 15 mengatur sanksi administratif dimana para penangkap harus mematuhi pasal 9,10,11 dan 12. Sementara pasal 9 mengatur tentang penangkapan benih lobster atau lobster muda di mana penangkap harus terigistrasi di Dinas Kelautan dan Perikanan NTB yang di ajukan ke Dirjen Tangkap KKP RI.

"Sedangkan pada pasal 10 mengatur tentang tata cara penangkapan yang ramah lingkungan serta sesuai dengan zona area tangkap," terang Yusron.

Mantan Kepala Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi NTB itu mengatakan semangat Pergub ini untuk membangun tata kelola yang baik dan berpihak kepada penguatan keterlibatan/kepentingan masyarakat lokal dan konservasi terhadap sumberdaya lobster.

"Semangat Pergub ini adalah membangun tata kelola yang baik berpihak kepada penguatan keterlibatan/kepentingan masyarakat lokal dan konservasi terhadap sumberdaya lobster yang ada di daerah tanpa abai dengan berbagai ketentuan yang lebih tinggi tentang pengaturan zonasi, pembentukan kelompok nelayan, pengaturan penangkapan, budidaya, pengumpulan dan perdagangan termasuk upaya-upaya pengawasan dan evaluasi," jelasnya.

Pergub dibentuk untuk menguatkan peran dan kepentingan masyarakat atau nelayan lokal. Selain itu sebagai upaya membangun sustainability (keberlanjutan) sumberdaya lobster di daerah.

"Kita melihat aturan yang ada dari pemerintah pusat, sebelum itu dihentikan sementara waktu ada juga pengaturan yang sifatnya normatif baik dalam tata kelolanya patut diperkuat di daerah," sambung Yusron.

Yusron menambahkan, jika budidaya lobster dilakukan di zona budidaya, perlu melakukan revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk menyesuaikan zona budidaya sesuai perkembangan.

"Pembentukan kelompok nelayan kan memang sudah ada ketentuannya diketahui oleh desa dan penyuluh. Pengaturan penangkapan alatnya, restocking misalnya nanti dibuka keran lagi harus di NTB pun budidaya harus dilakukan di zonanya," tambahnya.

Budidaya di zona tersebut harus melalui hubungan mitra dengan nelayan lokal. Begitu pula pengumpulan dan perdagangan harus bermitra dengan masyarakat lokal, termasuk upaya pengawasan dan evaluasi yang bersinergi dengan kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

Baca Juga: Pasal Krusial Dalam Pergub NTB Tentang Pengelolaan Sumber Daya Lobster
Perangi Penyelundup Benur, KKP Gencarkan Pengawasan dan Jaga Keberlanjutan

Terkait dengan rencana penggodokan Perda, Yusron mengatakan saat ini akan melihat implementasi Pergub terlebih dahulu sehingga dapat menyesuaikan jika masih terdapat poin-poin yang dinilai belum tepat.

"Belum kita berpikir ke sana. Kita lihat dulu implementasinya, kalau masih ada hal-hal yang kurang pas ya dibenahi," pungkasnya.

Berita Perkebunan : Harga Minyak CPO Indonesia Membaik

Video Terkait