SariAgri - Mengkhawatirkan dan mengerikan nasib laut kita ke depan. Itulah hasil diskusi saya dengan berbagai pemangku kepentingan di laut. Mereka terdiri dari para pengusaha, pakar kelautan dan nelayan. Terakhir saya diskusi dengan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya Prof. Moch Amin Alamsjah, M.Si, Ph.D.
Prof. Amin menyoroti tentang tidak adanya blueprint kelautan Indonesia. Bukan hanya karena gonta-ganti presiden, ganti-ganti Menteri saja kebijakan sudah berubah-ubah.
Jangankan perencanaan yang bersifat jangka panjang atau menengah, yang detail saja berupa kebijakan-kebijakan teknis begitu Menteri ganti maka berubah pula kebijakannya.
Contoh yang paling mutakhir adalah kebijakan ekspor benur. Ketika zaman Menteri Susi Pudjiastuti ekspor anak udang lobster ini dilarang karena akan lebih menguntungkan kalau diekspor sudah besar.
Harga per kilogramnya kalau sudah besar bisa sampai Rp1,5 juta per kilogram. Padahal Ketika masih berupa benur paling mahal hanya Rp20.000 per ekornya.
Begitu ganti Eddy Prabowo jadi Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi maka diobral perizinan ekspor benur. Berdirilah berbagai perusahaan eksportir benur.
Dari kebijakan perizinan ekspor benur inilah yang membawa Menteri Eddy Prabowo dan teman-temannya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Belum lagi masalah penenggelaman kapal asing yang masuk wilayah Indonesia secara ilegal oleh Bu Susi yang cukup kontroversial. Kebijakan ini sempat membuat ketar ketir kapal asing untuk memasuki wilayah Indonesia secara ilegal. Begitu ganti Menteri bubarlah kebijakan ini.
Begitupun juga masalah kebijakan pelarangan jaring cantrang. Hilang juga ditiup angin laut. Maksud Bu Susi, tujuan kebijakan pelarangan cantrang ini, agar para nelayan tidak merusak ekosistem laut akibat penggunaan jaring cantrang. Sehingga keberlanjutan produksi ikan laut akan terjaga karena ekosistemnya tidak rusak.
Tentu saja kebijakan ini menuai protes dari para nelayan. Bahkan tidak kurang dari Menko Maritim, Luhut B Panjaitan, pun tidak setuju dengan kebijakan pelarangan cantrang ini. Kebijakan ini menurut Luhut suatu ketika bukan solusi.
Ketika di era kabinet Susilo B Yudhoyono, saya pernah menghadiri presentasi Menteri Kelautan saat itu Fadel Muhammad. Dia mempresentasikan sebuah blueprint pengelolaan laut kita di depan para pemimpin redaksi.
Kami semua pada saat itu terkagum-kagum dengan perencanaan yang berkesinambungan itu. Bagus sekali. Tidak tahu siapa yang bikin. Pihak kementrian kah? Tim khusus atau konsultan? Tapi begitu.
Eeh tidak lama setelah presentasi itu, Fadel Muhammad sebagai Menteri kelautan digantikan teman separtainya yaitu Cicip Sutardjo. Dan Blueprint itu tidak ada kabarnya.
Saya pernah bertanya tanya ke teman-teman di kelautan setelah resafel kabinet ini. Mereka tidak bisa melacak kemana Blueprint itu pergi. Mungkin harus ditanya ke Pak Fadel langsung.
Coba kita tengok ketika jaman Orde Baru. Blue Print itu namanya Garis Besar Haluan Negara atau GBHN yang merupakan hasil kesepakan lima tahunan melalui Sidang Umum Majlis Permusyawartan Rakyat. Sehingga siapa pun presidennya atau siapa pun menterinya dia mesti berpedoman pada GBHN ini.
Inilah arah pembangunan kita setiap lima tahun. Kebetulan memang selama 32 tahun presidennya tidak pernah ganti.
Mungkin kalau sekarang kita sebut janji Presiden ketika kampanye. Tapi tidak ada salahnya juga kalau janji Presiden ini dikaji lagi secara nasional dan disahkan melalui Sidang Umum MPR. Dan sepaket dengan pelantikan presidennya. Sehingga janji presiden itu merupakan kesepakatan tertinggi Bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan lima tahun ke depan. Begitu juga subjektifitas presiden atau partai pemenang pemilu bisa direduksi melalui Sidang Umum MPR ini.
Coba kita lihat amanat GBHN hasil Sidang Umum MPR tahun 1993 tentang kelautan. ”Pembangunan kelautan diarahkan pada penganekaragaman, pemanfaatan dan pembudidayaan sumber daya kelautan serta pemeliharaan kelestarian ekosistem dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
Terbayang detail penjelasan pasal-pasal dan ayat-ayat dari GBHN ini merupakan suatu pedoman bagi pembuat kebijakan kelautan yang jelas dan berkesinambungan. Siapapun presiden dan menterinya tentu tidak akan ragu dalam mengeluarkan kebijakan karena ada pegangan bersama yaitu GBHN.
Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk membuat kesepakatan bersama ini karena ketiadaan GBHN ini. Mungkin salah satu jawabannya, seperti diusulkan oleh Prof Moch. Amin Dekan Fakultas Perikanan Unair adalah membuat sebuah kongres atau summit pembangunan kelautan.
Summit ini dihadiri dan diselenggarakan bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, DPR, DPD, para pengusaha kelautan (KADIN), unsur nelayan dan tentu saja ujung tombak dari summit ini yaitu para pakar berbagai perguruan tinggi. Namanya SUSTAINABLE MARINE FISHERY INDONESIA SUMMIT.
Nurjaman Mochtar/Pemimpin Redaksi SariAgri.id
