Pemuda Tani HKTI Minta Menteri KP Buat Program Inovasi Teknologi

Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Saadah

Penulis: Yoyok, Editor: Arif Sodhiq - Senin, 1 Februari 2021 | 12:15 WIB

SariAgri - Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai terobosan yang dibuat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Menteri Sakti Wahyu Trenggono tidak akan tercapai tanpa inovasi teknologi dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.

“Kebijakan sektor kelautan dan perikanan ke depan adalah membangun kedaulatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan berkelanjutan menjadi keharusan. Semua itu, tidak akan tercapai tanpa SDM berkualitas. Di sinilah urgensi inovasi teknologi dan SDM yang berkualitas,” ujar Ketua Umum Pemuda Tani HKTI, Rina Sa’adah, saat menyampaikan “Catatan 40 Hari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono” di Jakarta, Senin (1/2).

DPP Pemuda Tani HKTI menilai tiga program terobosan Menteri KKP Tahun 2021-2024 yang disampaikan dalam rapat kerja perdana dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (27/1), cukup baik dan visioner. Tiga program prioritas yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sub-sektor perikanan tangkap dari Rp600 miliar menjadi Rp12 triliun, pengembangan perikanan budidaya yang didukung oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat, serta pemulihan ekonomi masyarakat dengan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau dan laut, seperti Kampung Lobster, Lele, Nila, Kakap, hingga Kampung Rumput Laut.

Menurut Rina, terdapat beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh KKP agar terobosan yang dibuat menjadi kenyataan. Catatan itu adalah kebijakan publik, peningkatan sumberdaya manusia, dan kewirausahaan. "Juga tentunya isu-isu strategis ke depan seperti daya saing SDM dan inovasi teknologi dan riset harus menjadi perhatian serius dalam bentuk tindakan kongkrit," ujarnya.
 
Diungkapkan, masalah yang dihadapi sektor perikanan Indonesia adalah kualitas sumberdaya manusia yang rendah, setidaknya dilihat dari tingkat pendidikan formal. Hanya tiga dari 10.000 orang nelayan yang pernah duduk di perguruan tinggi. Sementara, 79,50 persen nelayan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sekitar 17,39 persen tamat SD, 1,90 persen tamat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan 1,36 persen tamat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).

“Dengan kondisi kualitas sumberdaya manusia nelayan seperti ini, serta dengan kecenderungan nelayan usia tua yang tinggal di dalam usaha perikanan, maka bukan suatu upaya yang mudah untuk meningkatkan produktivitas kinerja sektor perikanan,” papar Rina.

Rina mengatakan, minat generasi muda bekerja pada sektor perikanan semakin berkurang, paling tidak dinilai dari kurangnya minat pemuda yang masuk sekolah kedinasan (kejuruan) perikanan. Bila dilihat dari alumni sekolah kejuruan perikanan, hanya sedikit yang ingin benar turun ke laut sebagai nelayan.


Peran Pemuda
Rina menyatakan kebijakan publik KKP yang sudah dilaksanakan perlu ditingkatkan kuantitas maupun kualitasnya agar peran serta pemuda semakin tinggi. Kebijakan publik yang dilaksanakan harus bisa mendorong aspek kewirausahaan agar pemuda bisa berperan melalui sektor informal maupun formal.

“Secara informal, antara lain melakukan kegiatan bisnis perikanan dalam skala kecil, baik dalam hal penangkapan, pengolahan, maupun pemasaran. Sedangkan secara formal pemuda bisa terdorong mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang perikanan berbadan hukum atau setidaknya bekerja pada perusahaan perikanan,” ujar Rina.

Selain itu, imbuh Rina, kebijakan publik berupa peyuluhan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Penyuluhan bisa memotivasi nelayan dan atau anak muda untuk mengikuti program dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat.

Di sisi lain, pemberian kredit bisa mendorong pemuda untuk melakukan kegiatan yang memerlukan modal yang tidak mudah diperoleh melalui bank karena berbagai persyaratan. Jumlah kredit yang lebih besar dan lebih tepat sasaran akan berdampak baik terhadap peran serta pemuda. Kredit bisa dikatakan sebagai tulang punggung dan mesin perekonomian.

Baca Juga: Pemuda Tani HKTI Minta Menteri KP Buat Program Inovasi Teknologi
Budidaya Lele dan Olahan Produk Perikanan Peluang di Masa Pandemi COVID-19



“Dengan tersedianya kredit memungkinkan perorangan maupun perusahaan untuk meminjam modal berdasarkan kepercayaan dan membayarnya kembali sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan,” jelas Rina.

Rina menegaskan, dalam penyusunan kebijakan publik ini, prinsip partisipatif menjadi mutlak. Sehingga membantu terselenggaranya proses perumusan kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan, dan memudahkan penentuan prioritas (transparansi). “Prinsip akuntabilitas publik menuntut kapasitas para aparat publik untuk dapat membuktikan bahwa setiap tindakan yang mereka ambil ditujukan untuk kepentingan publik, dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders dengan target dan indikator yang terukur,” pungkasnya.