KKP Tak Ingin Lumbung Ikan Nasional Hanya Sekadar Simbol

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. (Foto: ANTARA)

Editor: Arif Sodhiq - Jumat, 4 September 2020 | 15:30 WIB

SariAgri - Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) berupaya mewujudkan lumbung ikan nasional (LIN) di Provinsi Maluku agar program tersebut tidak hanya sekadar simbol tetapi sebagai perwujudan visi ketahanan pangan Nusantara.

“Hingga saat ini belum tercatat adanya investor yang telah ditetapkan akan mendanai LIN karena masih dalam tahap penjajakan. Monggo ini dapat ditanyakan juga ke Kemenko Marves.” ujar Pranata Humas Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Cahyo Priono melalui pesan singkat kepada SariAgri.id, Jumat (4/9/2020).

Untuk diketahui, potensi perikanan tangkap di Maluku berada di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yaitu WPPNRI 714, 715 dan 718. Potensinya mencapai 4,6 juta ton atau 37 persen dari 12,5 juta total potensi sumber daya ikan nasional.

Sebelumnya, Menteri KP, Edhy Prabowo ingin menjadikan Provinsi Maluku sebagai LIN) Menurut dia, rencana ini sebagai upaya pemerintah membayar utang kepada Maluku karena menjadikan provinsi tersebut sebagai LIN merupakan wacana lama yang telah dicanangkan sejak 2010 saat pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga: KKP Tak Ingin Lumbung Ikan Nasional Hanya Sekadar Simbol
56 Ekor Kepiting Bakau Dilepasliarkan di Pantai Cemara Banyuwangi

"Kami tidak ingin lumbung ikan nasional hanya sekedar simbol. Tapi kami ingin langsung mengimplementasikan sebagai suatu kenyataan," kata Edhy.

Sebagai daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah pesisir dan laut, Maluku memiliki potensi besar untuk pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan. Edhy menyebut, potensi perikanan di Maluku sebagian besar berasal dari perikanan tangkap. Namun Maluku disebut-sebut tidak mendapatkan hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena kegiatan ekspor dilakukan melalui pelabuhan di luar Maluku. (Arif Ferdianto)

Video Terkait