KKP Minta Akses Pengiriman Logistik Perikanan Tak Dibatasi

Kantor Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP)

Editor: Arif Sodhiq - Rabu, 1 April 2020 | 21:44 WIB

SariAgri - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta akses pengiriman sarana produksi dan logistik di bidang kelautan dan perikanan tidak dibatasi, termasuk wilayah yang menjadi zona merah pandemi Covid-19.

Hal ini menyusul banyaknya keluhan dari para pelaku usaha perikanan yang terkendala akses keluar masuk wilayah yang mengeluarkan kebijakan pembatasan dan penutupan akses. 

Direktur Jenderal Perikanan Bududaya, Slamet Soebjakto, berharap agar akses pengiriman input produksi meliputi pakan ikan, induk/calon induk, benih, bibit rumput laut dan sarana produksi lainnya serta hasil produksi budidaya dan nelayan, dipermudah dan tidak dibatasi.

Menurut dia, pesan Presiden sangat jelas bahwa pemerintah harus memastikan produktivitas, daya beli dan suplai pangan tetap terjaga.

"Sektor Perikanan, khususnya sub sektor perikanan budidaya ini kan sangat erat kaitannya dengan masalah suplai pangan bagi masyarakat. Di tengah wabah Covid-19 ini tantangan kita adalah penyediaan pangan termasuk di dalamnya produk ikan," ujar Slamet dalam keterngannya Rabu (1/4/2020).

Dia mengingatkan, produk perikanan bisa tersedia jika produksi tetap berjalan. Karenanya, KKP telah menyiapkan strategi salah satunya mendorong distribusi bantuan sarana produksi dan menjamin sistem logistik ikan tidak terganggu.

KKP, kata Slamet, telah mengirim surat permohonan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 agar memberikan jaminan akses keluar dan masuk distribusi input produksi perikanan dan logistik ikan ke berbagai wilayah. Ini penting untuk memberikan kepastian usaha, khususnya bagi UMKM perikanan.

"Pak Menteri sudah kirim surat resmi ke Bapak Presiden, cq: Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pak Donny (Munardo). Intinya meminta agar akses distribusi input produksi dan logistik ikan tidak mengalami gangguan," jelasnya.

Surat permohonan ditembuskan ke Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, ke para Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Menurut Slamet, pihaknya meminta arahan dari pihak terkait mengenai protokol atau SOP teknis di lapangan yang harus dilakukan pembudidaya atau pelaku usaha perikanan.

"Äpakah perlu membawa surat pengantar atau seperti apa, nanti kita tunggu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah clear. Pesan saya, para pelaku tidak perlu khawatir, KKP selalu memantau setiap kejadian di lapangan dan siap hadir kapanpun," kata Slamet.

Sebelumnya hasil pantauan di lapangan, beberapa pengusaha perikanan di Kabupaten Pati terpaksa mengurungkan pengiriman ikan ke Jakarta untuk sementara waktu. Mereka khawatir ada penutupan akses.

Baca Juga: KKP Minta Akses Pengiriman Logistik Perikanan Tak Dibatasi
Menteri Edhy: Pemerintah Berupaya Panen Perikanan Terserap Pasar

Di Jawa Barat, pengiriman bantuan pakan ikan mandiri dari Pangandaran sebanyak 20 ton sempat tertahan 1 hari akibat sulitnya akses ke wilayah zona merah. 

Baru-baru ini juga Gabungan Pengusaha Makanan Ternak, meminta pemerintah tidak membatasi akses pengiriman pakan ke berbagai wilayah, jika kebijakan karantina wilayah diberlakukan.

 

Video Terkait