KKP Tegaskan Ekonomi Biru Merupakan Kebijakan Jangka Panjang

Editor: Rashif Usman - Selasa, 7 Maret 2023 | 16:00 WIB

Sariagri - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa lima kebijakan ekonomi biru yang diusung merupakan kebijakan berjangka panjang agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kelima program ekonomi biru yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

"Tadi saya mendengar tiga kali diucapkan lima kebijakan ekonomi biru yang akan dijalankan oleh kementerian ini, saya berharap tidak hanya di masa saya saja memimpin, tapi sampai selamanya. Lima hal itu menjadi kebijakan yang berjangka panjang," katanya Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Selasa (7/3).

Trenggono mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan mendorong terjaganya zona inti kelautan dan perikanan. Kebijakan itu juga akan mendorong penggunaan teknologi-teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan laut nasional.

"Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ada tambahan 10 kapal yang lebih modern dengan teknologi yang modern yang sekarang sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Lalu kemudian mudah-mudahan ke depan segera juga sudah dirancangkan juga peluncuran nano satelit yang semuanya bisa meng-cover dan bisa terintegrasi bahkan hingga di bawah air yang bisa kita monitor. Dan itu adalah ruang-ruang yang harus dijaga," katanya.

Ia juga mengingatkan penjagaan ekosistem laut juga saat ini menghadapi tantangan reklamasi yang masif untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan properti atau perumahan. "Semua itu pasti akan rusak ekologi laut kita dan ini yang harus dijaga," katanya.

Disamping itu, Trenggono mengingatkan agar sektor budi daya perikanan juga perlu mendapatkan perhatian karena keberadaannya yang masih tradisional ternyata sangat merusak lingkungan.

"Ini salah satu yg harus diperhatikan karena itu sangat sangat merusak lingkungan. Ada 247.803 hektare di seluruh Indonesia yang sangat tradisional dan itu sangat merusak lingkungan. Itu salah satu harus ditertibkan," ujarnya.

Trenggono menyebut pengembangan budi daya perlu diawasi agar memiliki sertifikat agar pengelolaannya tidak asal. Hal itu diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi juara di sektor budi daya dalam 20 tahun ke depan.

"Ada lima komoditas, yaitu udang, lobster, walaupun masih agak gramang-gramang tapi saya pikir lobster juga harus jadi kekuatan kita. Lalu, kepiting, saya rasa kepiting sangat mungkin sekali untuk dilakukan. Kemudian, rumput laut ini menjadi satu komoditas unggulan kita dan yang kelima adalah tilapia," katanya.