Potensi Penyelundupan Tinggi, KKP Didesak Benahi Aturan Benih Lobster

Ilustrasi - Benih bening lobster. (Antara/HO-KKP)

Editor: Dera - Senin, 23 Januari 2023 | 09:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menata kembali pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL) khususnya terkait mekanisme penangkapan dan perdagangannya.

Menurutnya, nelayan penangkap BBL saat ini mengalami sejumlah kendala dalam menjual hasil tangkapannya dikarenakan belum berkembangnya usaha budidaya lobster dalam negeri, padahal dalam PermenKP nomor 16 2022 BBL tidak boleh dijual secara langsung kecuali untuk tujuan pembesaran (budidaya) di dalam negeri.

“Kebijakan ini sebenarnya sebuah langkah yang sangat baik, namun KKP juga perlu mengakselerasi sentra-sentra budidaya lobster di berbagai daerah agar mempermudah nelayan BBL untuk menjual hasil tangkapannya,” ungkap Slamet saat Rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Senayan, Jakarta, pada Selasa lalu, (17/01/2023).

Baca Juga: Potensi Penyelundupan Tinggi, KKP Didesak Benahi Aturan Benih Lobster
Sudah Ingatkan KKP Hati-hati Ekspor Benih Lobster, DPR: Kami Prihatin

Politisi senior PKS ini juga menegaskan bahwa jika iklim budidaya lobster terlambat untuk berkembang maka secara alamiah para nelayan akan mencari jalan lain untuk menjual hasil tangkapannya salah satunya adalah potensi penyelundupan BBL akan semakin meningkat, mengingat hal tersebut terkait dengan pendapatan nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya dari berburu BBL.

“Di daerah pemilihan saya Kabupaten Sukabumi sangat terkenal sebagai salah satu daerah penghasil BBL namun belum ada usaha pembesaran lobster di sana. Oleh sebab itu saya meminta KKP untuk segera membangun beberapa sentra pembesaran lobster sebagai offtaker dari BBL hasil tangkapan nelayan,” ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Fraksi PKS.