Nelayan Terbebani dengan PNBP, Ada Denda 1.000 Persen, Biaya Parkir Kapal

Kapal nelayan di laut selatan Jawa tidak melaut akibat cuaca ekstrem. (Sariagri/Arief L)

Editor: Yoyok - Kamis, 19 Januari 2023 | 16:00 WIB

Sariagri - Gelombang aksi protes nelayan untuk menolak pemberlakuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus bergulir. Mereka bukan cuma unjuk rasa di daerah namun bergerak juga ke Jakarta untuk menemui pejabat berwenang tentang PNBP. Nelayan bertekad aksinya membuahkan hasil.

Koordinator lapangan unjuk rasa nelayan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Sugiyamin mengatakan pemberlakuan PNBP sebesar 10 persen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 sangat memberatkan nelayan.

"Kami juga keberatan dengan pemberlakuan denda 1.000 persen dan biaya tambat labuh (parkir kapal di pelabuhan)," kata Sugiyamin yang juga Ketua Kelompok Nelayan PPSC saat bersama 1.000 nelayan berunjuk rasa di depan Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC), Kamis (19/1/2023).

Dia pun menegaskan nelayan Cilacap menolak pemberlakuan PP Nomor 85 Tahun 2021.

Sementara itu, salah seorang pengusaha kapal nelayan, Ahuan, mengatakan pemberlakuan PP Nomor 85 Tahun 2021 juga memberatkan para pengusaha kapal karena mereka juga dibebani pajak-pajak lainnya, termasuk urusan perbankan.

"Bagaimana kami bisa menyejahterakan para pekerja (nelayan yang bekerja di kapal pencari ikan) kalau seperti ini," kata anggota Asosiasi Pengusaha Kapal Ikan (APKI) Cilacap itu.

Sedangkan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cilacap Sarjono mengatakan pihaknya pada hari Senin (16/1) telah mengikuti rapat di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta.

Salah satu materi yang dibahas dalam rapat itu berkaitan dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 yang dinilai memberatkan nelayan di berbagai daerah.

"Hari ini (19/1) perwakilan DPD HNSI Jawa Tengah juga sedang rapat di KKP untuk membahas masalah PP Nomor 85 Tahun 2021," jelasnya.

Usai berorasi di depan Kantor PPSC, para nelayan yang dikawal personel Kepolisian Resor Kota Cilacap bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Cilacap untuk menyampaikan aspirasinya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menyatakan nelayan mengalami keberatan terkait besaran penarikan PNBP ini lantaran adanya kenaikan harga BBM pada September 2022. "Sebenarnya mereka tahun lalu itu sudah bayar, tapi karena ada kenaikan BBM yang luar biasa, mereka (nelayan) jadi keberatan dengan indeks itu," ujarnya. 

Baca Juga: Nelayan Terbebani dengan PNBP, Ada Denda 1.000 Persen, Biaya Parkir Kapal
Tingkatkan Produksi, Kelompok Nelayan Dapat Bantuan Kapal Rp1,2 Miliar

KKP sendiri telah merespons dengan melakukan langkah-langkah merevisi aturan yang terkandung dalam PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Namun demikian, revisi dari beleid ini masih memerlukan waktu untuk proses pengerjaannya. 

"Mereka sekarang demo, ini hal yang wajar karena nelayan kemudian merugi, tapi kami nanti akan temui mereka untuk menanyakan apa sebenarnya (keluhannya), karena tuntutannya sama dan itu sedang kami kerjakan" imbuh Zaini.