Mirisnya Nasib Nelayan Kecil Perburuk Iklim Perikanan Nasional

Editor: Dera - Rabu, 18 Januari 2023 | 18:00 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mempertanyakan sekaligus mengapresiasi kinerja Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) di mana pencapaian pendapatan sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perikanan yang meningkat hampir 90% dibandingkan tahun lalu.

Namun, Johan sangat menyesalkan terjadinya penurunan Nilai Tukar Nelayan (NTN) tahun 2022 terutama sejak Agustus 2022 hingga bulan ini terlihat kesejahteraan nelayan semakin memprihatinkan.

“Saya mempertanyakan berbagai program KKP yang ternyata belum berdampak pada perbaikan kesejahteraan nelayan, yang hal ini berdampak serius memperburuk iklim perikanan nasional dan semakin menyusutnya jumlah nelayan di negara kita,” hal tersebut disampaikan Johan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selasa (17/01/2023).

Johan meminta KKP memastikan bahwa realisasi pungutan PNBP bukan menyasar para nelayan kecil sehingga semakin memberatkan dan menyusahkan.

“Harus detail mengkategorikan sumber penerimaan PNBP dengan jelas dan jangan sampai kembali memunculkan polemik dan penolakan luas akibat terlalu bernafsunya KKP untuk mengejar target capaian PNBP”, ujarnya, seperti dilansir dari laman resmi Fraksi PKS.

Politisi PKS ini juga mempertanyakan kinerja KKP dalam program pembangunan kampung nelayan dan kampung budidaya, sebab belum menunjukkan keberhasilannya.

“Pembangunan sentra budidaya seperti ‘Kampung Nila’ banyak masyarakat menilai belum berhasil dan tidak berdampak pada peningkatan nilai tukar pembudidaya serta konsep tersebut belum mampu membantu para pembudidaya untuk meningkatkan produksi budidaya ikan, demikian juga
dengan kebijakan kampung nelayan maju ternyata belum mampu berkontribusi untuk meningkatkan NTN” ucap Johan.

Politisi Senayan dari dapil NTB 1 ini menandaskan bahwa dukungan anggaran bagi KKP pada tahun 2023 masih sangat rendah yakni hanya Rp 6,7 triliun.

“Hal ini patut dipertanyakan kepada pemerintah terkait politik anggarannya yang tidak berpihak pada sektor kelautan perikanan padahal sector ini diyakini mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki potensi bahari yang besar sekaligus mampu menyerap tenaga kerja yang banyak untuk membangkitkan sector riil untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat” papar Johan.

Johan terus mendorong agar KKP memperbaiki strategi pengelolaan Pelabuhan karena pendapatan nelayan telah mengalami penurunan rata-rata hingga 50% di berbagai daerah.

“KKP mesti memperbaiki permasalahan supply demand, dimana supply tinggi namun demand masih rendah, serta memperbaiki persoalan logistik ikan, terutama saat ini, biaya logistic relative besar karena adanya keterkaitan sangat erat antara pasokan dari hulu penangkapan ikan hingga pengolahan” ucapnya.

Johan menambahkan bahwa untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, agar KKP mengoptimalkan fungsi Pelabuhan perikanan sebagai Kawasan strategis dalam sistem perikanan tangkap.

“Menjadikan Pelabuhan tidak hanya sebagai pusat penangkapan ikan, namun juga sebagai pusat industry, bisnis dan perdagangan serta pusat kegiatan ekspor perikanan” ungkapnya.

Selain itu, dirinya meminta KKP untuk berupaya meningkatkan kemampuan ekspor dari komoditi udang, kepiting dan rajungan yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

“Padahal udang merupakan andalan dari komoditas utama ekspor Indonesia namun malah mengalami penurunan sebesar 1,22%. padahal permintaan ekspor terus meningkat,” demikian pernyataan kritis Johan Rosihan terhadap kinerja KKP tahun 2022 lalu.