Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ke Nelayan Harus Masif

Nelayan di Lombok kesulitan mendapatkan BBM. (Sariagri/Yongki)

Editor: Tatang Adhiwidharta - Senin, 3 Oktober 2022 | 14:45 WIB

Sariagri - Anggota Komisi IX DPR RI Itet Tridjajati Sumarijanto menyampaikan pekerjaan nelayan dan pelaut memiliki risiko yang besar, seperti menghadapi ombak besar dan cuaca buruk.

Melihat persoalan ini, Itet menyarankan agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa diajak kerjasama untuk meng-cover kepesertaan para nelayan.

"Di sini BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta nelayan juga pelaut untuk bagaimana meng-cover jumlah pekerja kita di bidang pelaut dan nelayan agar mereka bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Itet Tridjajati saat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (30/9/2022).

Menurutnya, jumlah para pekerja nelayan cukup banyak dan potensial untuk dijadikan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyarankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan pendekatan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkoordinasi.

Musababnya, Kementrian KKP yang berhubungan langsung dengan nelayan dan juga pasti mempunyai data lengkap jumlah nelayan yang ada di Indonesia.

"BPJS Ketenagakerjaan juga harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya nelayan, bahwa perlindungan ketenagakerjaan sangat penting untuk mereka. Selama ini, sosialisasi itu belum maksimal kepada para nelayan, akibatnya banyak yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Malah ada beberapa yang justru menjadi peserta asuransi swasta dan BUMN, yang dianggap mereka lebih murah atau lebih cocok untuk mereka," ujarnya.

Baca Juga: Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ke Nelayan Harus Masif
Di Hari Nelayan, DPR Sentil KKP Soal Ini

Dengan sosialisasi yang masif, Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini berharap akan banyak masyarakat yang sadar betapa pentingnya jaminan perlindungan sosial masyarakat setelah tergabung dalam layanan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.

“Iuran untuk pekerja informal sangat terjangkau. Cuma Rp16.800 per bulan untuk dua jaminan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) . Sementara manfaatnya sangat besar,” jelasnya.

Ia pun mengajak masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk ikut mensukseskan program pemerintah ini.

Video Terkait