Dulu Diprotes Nelayan, Reklamasi Pulau G Kini Bakal Jadi Pemukiman

Ilustrasi nelayan sedang menjala ikan. (Foto: ANTARA)

Editor: Dera - Minggu, 25 September 2022 | 15:00 WIB

Sariagri - Melihat kebutuhan hunian yang cukup banyak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menjadikan pulau G sebagai kawasan pemukiman. Keputusan itu pun langsung menuai polemik, serta penolakan keras dari para nelayan.

"Ini (Pulau G) kan baru dalam pembahasan, nanti segera kami sampaikan. Prinsipnya semua wilayah DKI Jakarta akan kami fungsikan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan masyarakat Indonesia," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, usai menghadiri Musyawarah Nasional Seni Budaya Nusantara di Jakarta, Sabtu (24/9/2022).

Riza mengklaim jika daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, yakni Pulau G merupakan zona ambang yang diarahkan untuk kepentingan publik.

Melihat kebijakan tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gembong Warsono justru mengaku heran dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pihaknya mengatakan, dahulu Anies menentang keras soal reklamasi yang dikerjakan era pemerintahan Basuki Tjahja Purnama (Ahok), tapi kenapa kini justru mengeluarkan semacam legalitas terhadap pelaksanaan reklamasi?

Reklamasi Pulau G Sempat Dihentikan

Pada tahun 2016, Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang merupakan Ketua Tim Komite Reklamasi kala itu memutuskan, reklamasi Pulau G dihentikan selamanya karena adanya pelanggaran berat, yakni keberadaannya yang membahayakan lingkungan hidup dan lalu lintas laut.

Pertama yaitu posisi jalur pipa gas utk PLTG berada tepat di tepi timur Pulau G, tepat berada di bawah Pulau G. Padahal menurut PP no. 5/2010 tentang kenavigasian, bahwa zona terlarang pada area 500 meter dihitung dari sisi terluar instalasi atau bangunan.

Melansir laman resmi dev.maritim.go.id, Pulau G masuk dalam areal dilarang melabuhi jangkar. Keterangannya berada di DLKR/DLKP Sunda Kelapa, berdasarkan peraturan pemerintah no. 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan.

Pelanggaran lainnya yaitu soal potensi gangguan terhadap instalasi dan operasi PLTU Muara Karang yang berpotensi mengganggu aktivitas penyediaan listrik dari pembangkit listrik tersebut. Sehingga pada 16 Juni 2016, PT PLN (Persero) mengirim surat kepada Kementerian KKP menjelaskan tentang dampak reklamasi terhadap pembangkit PT PLN.

Aksi Perotes Nelayan

Jika menilik bagaimana perjalanan reklamasi Pulau G pada 2016, nelayan sempat melakukan aksi protes dan meminta reklamasi dihentikan selamanya. Mereka merasa keberadaan pulau di Teluk Jakarta bakal menurunkan penghasilan dan menimbulkan kerugian. 

Proyek reklamasi Pulau G juga dinilai membuat biaya melaut para nelayan tradisional menjadi semakin mahal, lantaran nelayan harus melaut lebih jauh demi mendapatkan hasil tangkapan. Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke Yudi Zakaria kala itu sempat menyebut, reklamasi Pulau G menyebabkan air menjadi keruh sehingga ikan di area tangkapan semakin berkurang.

Pada 31 Mei 2016, PTUN pun akhirnya memenangkan gugatan nelayan soal Pulau G. Pasalnya terdapat potensi konflik alur pelayaran nelayan, dari dan ke Muara Angke. Hal tersebut bertentangan dengan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Proyek Pulau G Bakal Jadi Pemukiman

Meksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat mencabut izin pembangunan pulau reklamasi pada tahun 2018, namun pihaknya tetap melanjutkan empat pulau proyek reklamasi yang terlanjur dibangun, yaitu Pulau C, D, G, N. 

Kemudian pada 2019, PT Muara Wisesa Samudra selaku pemegang izin Pulau G menggugat Anies lantaran tidak menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau G. Hingga akhirnya PTUN mengabulkan permohonan pengembang. 

Baca Juga: Dulu Diprotes Nelayan, Reklamasi Pulau G Kini Bakal Jadi Pemukiman
Gegara BBM Mahal Banyak Nelayan yang Tak Melaut, RI Bakal Krisis Ikan?

Pada 2020, Presiden Jokowi juga mengizinkan adanya pembangunan di empat pulau-pulau reklamasi yang sudah terbentuk tersebut. Lalu pada 2021, Mahkamah Agung (MA) meminta Anies untuk memperpanjang izin reklamasi pantai Jakarta Pulau G.

Pada 2022, Anies pun berencana menjadikan pulau G sebagai kawasan pemukiman. Hal itu tertera dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 31 tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta, di mana Pulau G sebagai pulau reklamasi masuk sebagai zona ambang serta diarahkan untuk kawasan permukiman.

Video Terkait