Cegah Eksploitasi Awak Kapal Perikanan, KKP Lakukan Hal Ini

Awak Kapal Perikanan. (Foto: Dok. KKP)

Editor: Putri - Jumat, 22 Juli 2022 | 13:20 WIB

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pencegahan eksploitasi awak kapal perikanan (AKP). Salah satunya melalui perjanjian kerja laut (PKL) sebagai bukti hubungan kerja dengan pemilik kapal perikanan.  

Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mansur, mengatakan bahwa PKL akan meminimalkan risiko adanya eksploitasi AKP. Selain itu, memberikan perlindungan dan pemenuhan antara hak dan kewajiban AKP.

Hingga 10 Juli 2022, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mencatat sebanyak 82.282 AKP telah memiliki PKL.

“Penerapan PKL ini juga memberikan jaminan sosial untuk AKP. Jaminan sosial akan melindungi AKP terhadap risiko kerja seperti kecelakaan kerja maupun kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya saat Evaluasi Implementasi PKL dan Jaminan Sosial bagi AKP.

Mansur mengungkapkan sebanyak 133.796 AKP telah menjadi peserta jaminan sosial maupun asuransi yang tersebar di 49 pelabuhan perikanan seluruh Indonesia.

“(Sebanyak) 49 pelabuhan perikanan yang telah menyampaikan data, terdiri dari 22 unit pelaksana teknis (UPT) Pusat, 21 UPT Daerah, 5 pelabuhan perintis/SKPT, serta satu pelabuhan umum. Kami berharap terus meningkat sehingga para AKP dapat terlindungi jiwa dan sosialnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Ady Candra, menyampaikan bahwa masih kerap terjadi kendala implementasi PKL di lapangan. Salah satunya, belum semua pemilik kapal perikanan teredukasi tentang pentingnya PKL.

“Perlu dilakukan sosialisasi yang masif dengan pendekatan persuasif. Pelaksanaannya bisa dilakukan bertahap berdasar ukuran kapal perikanan serta mengatur mekanisme transparansi dalam sistem pengupahan AKP,” terangnya.

Baca Juga: Cegah Eksploitasi Awak Kapal Perikanan, KKP Lakukan Hal Ini
KKP Salurkan Klaim Asuransi Rp425 Juta untuk Pembudidaya Terdampak Banjir

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini Hanafi, mengatakan bahwa transparansi pengupahan perlu dipastikan khususnya yang menggunakan sistem bagi hasil. Kajian lebih lanjut perlu dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

“Jika norma dalam undang-undang tersebut dirasa sudah tidak relevan atau perlu penyesuaian pengaturannya, mungkin perlu diusulkan untuk revisi terhadap ketentuan tersebut,” tukasnya. 

Video Terkait